Workshop Penerapan Aplikasi Sistem Perangkat, Perencanaan dan Penganggaran Penanggulangan HIV AIDS

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), KPA Provinsi Banten dan KPA Kabupaten Tangerang beserta HIV Cooperations Program for Indonesia (AusAID), pada tanggal 07 sampai dengan 08 Mei 2015 lalu menyelenggarakan pelatihan fasilitator untuk penggunaan Perangkat Perencanaan dan Penganggaran (PPP) program HIV dan AIDS bertempat di ruang pertemuan lantai 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tangerang.

Pelatihan yang dilaksanakan selama dua hari berturut-turut, yang di hadiri oleh 15 Peserta dari BAPPEDA, Biro Kesra, Dinas Kesehatan, SKPD yang aktif mendukung Program HIV AIDS diantaranya Dinkesos, Dindik, Disporabudpar, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informasi, Kesbangpol, Satpol PP, BKKBN Kab, BPMP2D dan BPKAD Kabupaten Tangerang ini kedepannya diharapkan siap menjalankan program penanggulangan HIV AIDS di setiap SKPD dan sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Perangkat perencanaan dan penganggaran program HIV AIDS ini dirancang untuk membantu KPA dan SKPD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran terkait penanggulangan HIV AIDS, dengan bertujuan meningkatkan pemahaman, kemampuan keterampilan tekhnis serta menyusun rencana kerja dan anggaran di tingkat Kabupaten Tangerang.

“Latar belakang dari dibuatnya tools/perangkat, perencanaan dan penganggaran ini adalah untuk membantu KPA di setiap daerah dalam melakukan perencanaan yang berbasiskan data serta melakukan synkronisasi terhadap rencana kerja yang disusun, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi tidak tumpang tindih. Kemudian tools ini memudahkan sistem menjadi satu database situasi epidemik dari daerah setempat”, ujar Eka dari sekretariat KPA Nasional.

Sementara itu di sela-sela kegiatan ini Bpk Sugiartono dari Dishub Kab. Tangerang merespon dengan baik dan dalam pernyataan yang disampaikan, “artinya dalam rangka mencegah dampak negatif, mungkin kontribusi kami di Dishub akan mencoba melanjutkan dan menyampaikan ke pimpinan supaya bisa mengalokasikan penawaran kegiatan pencegahan, dengan sasarannya adalah anggota ORGANDA, dan berharap regulasi di tingat pusat harus lebih tegas dan dikawal karena kami (Dishub) juga mau mensukseskan kegiatan ini”.

“Kegiatan penanggulangan HIV AIDS Bukan hanya menjadi tanggung jawab KPA atau Dinas Kesehatan saja, tetapi harus menjadi gerakan bersama. Melalui intervensi program/kegiatan dari seluruh SKPD dan stakeholders terkait. Beberapa SKPD sudah mulai mendukung upaya tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang ada, namun belum terintegrasi dengan sasaran dan lokasi kegiatan penanggulangan yang direncanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan perencanaan penanggulangan HIV AIDS ini secara terpadu dan terintegrasi”, statemen Efi Indarti SKM, M.Kes selaku Sekretaris KPA Kab. Tangerang.

Khaerunnisa, S.IKom selaku pengelola program KPA Prov. Banten juga memaparkan, “Pelatihan bimbingan tekhnis (Bimtek) ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan sekitar bulan januari lalu, dengan harapan bisa kembali untuk mengingatkan atau advokasi kembali untuk program-program penanggulangan AIDS ke SKPD terkait, sehingga pada saat akan melakukan input sistem perencanaan dan penganggaran ini mereka sudah paham sehingga bisa meminimalisir duplikasi kegiatan. Sementara itu memang Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon diharapkan menjadi pilot project Indonesia khusunya di Provinsi Banten”.

[A.K/J.A]